Kemiskinan dan Kesenjangan
Pendapatan di Indonesia
Sebagian
besar negara sedang berkembang seperti Indonesia dihadapkan kepada masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan muncul
karena ada sekelompok masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang
dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Masalah
kemiskinan ternyata bukanlah masalah sepele, kemiskinan merupakan masalah yang
sangat kompleks serta pemecahannya tidaklah mudah. Dibutuhkan kesadaran upaya
baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam tahap selanjutanya
kemiskinan akan memunculkan masalah baru ,yaitu kesenjangan distribusi
pendapatan. Distribusi kesenjangan pendapatan merupkakan suatu kondisi di dalam
masyrakat, dimana dalam masyarakat tsb terdapat masyarakat dengan penghasilan
tinggi dan kelompok masyrakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat yanga
memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya baik itu
primer,sekunder maupun tersier.Sementara itu kelompok masyarakat yang memiliki
penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan
yang paling dasar.
Pengertian kemiskinan
Ada
pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap ,budaya ,hidup,
dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa
kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap system yang di terapkan oleh suatu
pemerintahsn sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan
tereksploitasi sehingga di sebut kemiskinan structural. Ada pendapat yang
menyatakan seseorang termasuk dalam kategori miskin apaila tidak mampu memenuhi
standar miimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak.
Menurut
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bappenas) definisi kemiskinan yaitu
kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang,laki-laki dan perempuan, tidak
mampu memnuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan
yang bermartabat.Hak-hak dasar anatara lai , terpenuhinya kehidupan pangan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber
daya alam dan lingkunga hidup, rasa amandari perlakuan atau ancamantindak
kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social-politik,baik
bagiperempuan maupun laki-laki.
Pada
dasarnya bentuk Kemiskinan dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu sebagai
berikut.
1. Kemiskinan struktural
Yaitu
kemiskinan yang dialami oleh suatu
golongan atau individu karena struktur social masyarakat tidak memungkinkan
suatu golongan atau individu menggunakan sumber-sumber pendapatan yang
sebenarnya tersedia untuk mereka. Indikator untuk menentukan kemiskinan
structural ini antara lain pendapatan perkapita, keadaan gizi, kecukupan
pangan, dan perumahan.
2. Kemiskinan absolut
Yaitu
kemiskinan yang diukur denagn kebutuhan minimum dalam memenuhi hidup dan
individu tersebut berada di bawah garis kemiskinan yang telah di tentukan.
3. Kemiskinan relatif
Yaitu
kemiskinan yang terkait dengan distribusi pendapatan . bila distribusi
pendapatan semakin timpang, kemiskinan relatif ini akan semakin besar.
Perkembangan kemiskinan di
Indonesia
Badan
Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2003 melakukan survey social ekonomi nasional
(susenas) setiap tahun, sehingga dapat diketahui jumlah penduduk miskin di
Indonesia. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun
selama periode 1998-2011. Pada tahun 1998, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 24,23 persen(49,5 juta orang).
Tingginya angka kemiskinan tersebut disebabkan
krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang berakibat
pada melonjaknya harga-harga kebutuhan dan berdampak parah pada penduduk
miskin. Sejalan dengan harga-harga kebutuhan yang kembali menurun , angka
kemiskinan juga menurun. Selama periode 1999-2002, jumlah penduduk miskin
menurun sebanyak 9,57 juta orang dari 47,97 juta orang (23,43persen dari total
penduduk) menjadi 38,4 juta orang (18,2 persen dari total penduduk). Angka
kemiskinan terus menurun dan mencapai 35,1 juta orang (15,97 persen dari total
penduduk) pada tahun 2005. Sebagai akibat dari pemerintah menaikan harga minyak
pada tahun2005 yang berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan dasar,
kemiskinan tercatat meningkat menjadi 17,75 persen (39,3 juta orang) pada tahun
2006, atau meningkat sebanyak 4,2 juta orang di banding tahun 2005.
Meskipun
demikian selama periode 2007-2018, angka kemiskinan kembali turun. Pada tahun
2007, penduduk miskin tercatat sebanyak 37,17 juta orang (16,58). Beberapa
program pemerintah yang ditujukan bagi penduduk miskin dijalankan pemiritah
sejak tahun 2005 berdampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. Pada tahun
2011, persentase penduduk miskin tercatat menurun menjadi 12,49 persen (30,02
juta orang). Bahkan pada Maret 2018 kemarin BPS mencata Indoseia mengalami
titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82
perse( 25,95 juta orang).
Faktor penyebab kemiskinan di
Indonesia
Pada
umumnya di negara Indonesia kemiskinan terjadi di akibatkan oleh berbagai hal
sebagai berikut :
a) Laju pertumbuhan penduduk
Pesatnya
pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan,
Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebandig degan jumlah beban ketergantungan.
Penghasilan yang minim di tambah dengan banyaknya beban ketergantugan yang
harus di tanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
b) Pengangguran dan lapangan pekerjaan
Tingkat
pengangguran di negara sedang berkembang seperti Indonesia pada umumya sangat tinggi. Tingginya tingkat
pengangguran di sebabkan karena laju pertumbuhan angkatan kerja lebuh tinggi
daripada laju pertumbuhan kesempatan kerja. Rendahnya pertumbuhan kesempatan
kerja berhubungan erat dengan rendahnya tingkat penananman modal khususya di
sektor industri dan jasa modern sehinggaa timbulah masalah kemiskinan.
c) Tingkat pendidikan yang rendah
Rendahnya
kualitas penduduk juga merupakan juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan
di Indonesia. Ini disebabakan Karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat
pengetahuan tenaga kerja . untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri
, jelas sekali di hutuhkan tenaga kerja yang mempunyai skill.
d) Kurang sigapnya pemerintah
Pemerintah
kurang peka dalam menghadapi angka kemiskinan. Pemerintah kurang berfokus
pada program pencegahan timbulnya angka
kemiskinan Berbagai program yang di
laksanakan berupaya untuk mengatasi
kemiskian bukannya untuk mencegah terjadinya kemiskinan.
Dampak kemiskinan
a) Pendidikan
Tingginya
jumlah anak-anak yang putus sekolah, hal
tersebut di karenakan mereka tidak mampu
menjangkau biaya sekolah atau pendidikan. Mereka lebih memilih untuk pergu
bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya.
b) Meningkatnya angka kriminalitas
Timbulnya
berbagai tindakan seperti : perampokan, pencurian, begal,dsb. Hal tsb di
lakukan dalam upaya memenuhi kebutuhananya.
c) Bunuh diri
Banyak
orang melakukan hal tersebuat karena merasa bahwa hidup yang mereka jalani
tidak adil .
d) Timbul perasaan minder (rendah diri)
Mereka
yang berkehidupan miskin akan merasa minder untuk berteman dengan seseorang.
e) Munculnya pengamen, pengemis, dan anak
jalanan.
Mengatasi kemiskinan di Indonesia
Pemerintah
selalu berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara melakukan
program-program pengentasan kemiskinan. program yang dilaksanakan pemerintah
untuk mengatasi kemiskinan antara lain:
a) BLT (bantuan tunai Langsung).
Upaya
ini bertujuan memberikan keringanan bagi mayarakat miskin. Namun upaya ini
harus lebih di koreksi dan di sempurnakan pelaksanaannya supaya tepat sasaran.
b) BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Bantuan
ini termasuk dalam upaya meningkatkan akses pelayanan dasar di bidang pendidikan.
Pendidikan dapat meningkatkan derajat hidup seseorang. Pemberian bantuan
keringanan biaya pendidikan dapat mengurangi tingginya angka kemiskinan.
c) Subsidi beras untuk masyarakat miskin
Upaya
bertujuan memberikan keringanan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
d) Program keluarga harapan (PKH) dsb.
e) Jamkesmas ( Jaminan Kesehatan
Masyarakat).
Dalam
bidangkesehata upaya mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan memerika
keringaan biaya pengobatan masyarakat miskin.
f) Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi
masyarakat.
Hal
ini dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan sebuah lapangan perkerjaan, sehingga dapat
memperluas lapangan perkejaan.
g) Memperluas lapangan perkerjaan
Pemberian
bantuan dari pemerintah pada pengusaha kecil sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Program
seperti umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah)
dapat mempermudah para pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan
sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian mengadakan kerja sama
dengan negara lain untuk menanamkan
modal asing, memberi fasilitas kepada investor seperti: pengurangan pajak,
kepastian hukum dan mempermudah izin usaha dsb, dapat ,memperluas lapangan
pekerjaan .Hal itu tentu dapat mengurangi angka kemiskinan.
Pengertian kesenjangan penghasilan
Kesenjangan
atau ketimpangan pendapatan adalah kondisi yanng distribusi pendapatan yang diterima
masyarakat tidak merata.
Permasalahan kesenjangan pendapatan
di Indonesia
Di
Indonesia, pada awal pemerintahan orde baru para pembat kebijakan dan perencana
pembangunan ekonomi percaya bahwa proses
pembangunan ekonomi akan menghasilkan apa yang di maksud dengan trickle down
effect. Di dasarkan pada pemikiran tsb, pada awal periode orde baru hingga
akhir decade 1970-an strategi pembangunan ekonomi yang di anut oleh
pemeribtahan soeharto lebih berfokus pada bagaimanan mencapai suatu laju
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang singkat. Unruk
mencapai tujua tersebut, pusat pembangunan ekonomi nasional di mulai dari pulau
jawa,khususnya di jawa barat.dengan alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang
di butuhkan seperti: peabuhan, jalan raya , kereta api, telekomunikasi dan
kompleks industri lebih tersedia. Pembangunan pada saat itu juga hanya terpusat
di sector-sektor tertentu secara yang secara potensial memiliki kemampuan besar
untuk menghasilkan niai tambah yang tinggi. Mereka percaya bahwa nantinya hasil
pembangunan itu akan menetes ke sector sektir dan wilayah Indonesia lainnya.
Stelah
10 tahun berlalu sejak Pelita 1 yang di mulai pada tahun 1969, ternyata efek
yang di maksud itu mungkin tidak tepat. Sebagai akibat dari strategi tersebut,
pada decade 1980-an hingga pertengahan decade 1990-an, sebelum krisis ekonomi,
Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestic bruto
(PDB) yang relative tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan
jumlah orang miskin tetap banyak.
Menjelang
tahun 1970-an sebernarnya pemerintah sudah mulai menyadari keadaan tersebut yang
menunjukan buruknya kualitas pembangunan yang telah di lakukan. Oleh karena
itu, sejak Pelita III strategi pembangunan mulai diubah. Sasaran utama
pembangunan bukan lagi hanya pertumbuhan , tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu , konsentrasi pembangunan juga tidak hanya untuk meningkatkan
kesejahteraanmasyarakat, misalnya dengan mengembangkanindustri-industri yang
padat karya dan sektor pertanian. Hingga menjelang krisis nilai tukar rupiah
pada pertengaha tahun 1997 lalu, sudah cukup banyak program-program yang di
lakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan
perbedaan pendapatan Antara kelompok miskin dan kelompok kaya di Indonesia, seperti inpres desa tertinggal
(IDT), pengembangan industry kecil dan rumah tangga, khususnya di daerah
pedesaan, transmigrasi dsb. Sayangnya, krisi nilai tukar rupiah muncul dan
berubah menjadi suatu krisis ekonomi yang paling kompleks yang pernah di alami
Indonesia. Krisis ini yang akhirnya menciptakan suatu resesi ekonomi yang besar
dengan sendirinya memperbesar tingkat kemiskinan dan gap dlam distribusi
pendapatan di taah air, bahkan menjadi jauh lebih parah di bandingkan pada
decade 1980-an.
Solusi kesenjangan penghasilan
Penurunan
kesenjangan pendapatan menjadi keinginan pemerintah, karena ketimpangan
pendapatan yang terlalu besar berpotensi memunculkan kecemburuan yang bisa
mengarah pada konflik sosial. Ditilik dari sumbernya, ketimpangan pendapatan
bisa berasal pada 3 hal yaitu:
1. Kesenjangan antar individu
A. Untuk mengurangi kesenjangan kemampuan
individu, pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi. Cara ini bertujuan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mereka mendapatkan keahlian.
Melalui kemampuannya upah yang lebih baik akan didapat. Alhasil gap pendapatan
diperkecil.
B. Memperbesar alokasi anggaran untuk
kesejahteraan kaum miskin dan mengurangi subsidi BBM, juga cara mengurangi
kesenjangan. Melalui bantuan kesejahteraan ini masyarakat kurang mampu
mendapatkan jaminan dasar pendidikan, kesehatan, dan pangan. Sehingga
penghasilan yang mereka tidak dihabiskan untuk membiayai kebutuhan dasar dan
sebaliknya dapat dialokasikan untuk keperluan
lain. Sementara melalui penghapusan subsidi BBM, pemerintah mengalihkan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat
miskin.
C. Pemerintah juga membuka akses perbankan
yang dikenal dengan financial inclusion untuk masyarakat yang selama ini tidak
pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan. Melalui cara ini, masyarakat bisa
mendapatkan pinjaman dari bank untuk mengembangkan usahanya.
D. Kredit Usaha Rakyat, juga ditawarkan
dengan bunga hanya 9 persen per tahun. Dengan bunga rendah masyarakat
diharapkan agar usaha mikro, khususnya bisa menjangkau akses kredit. Kredit
Usaha Rakyat (KUR) merupakan program
dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3).Klaster ini bertujuan untuk
meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan
kecil.
.
2. kesenjangan antar daerah
A. Proyek-proyek infrastruktur yang tengah
dilakukan pemerintah secara besar-besaran juga
bertujuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dampaknya
adalah terjadi redistribusi pendapatan, termasuk pembangunan di daerah
perbatasan, pinggiran, dan pulau-pulau terpencil. Melalui cara ini kesenjangan
pendapatan antar daerah dan antar wilayah bisa diperkecil.
B. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan
telah menyalurkan Dana Desa kepada 312 daerah kabupaten/kota di 33 provinsi di
seluruh Indonesia. Daerah yang telah menerima penyaluran Dana Desa tahap I ini
merupakan kabupaten/kota yang telah menyampaikan persyaratan penyaluran Dana
Desa secara lengkap. Berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada Kamis (12/5), total dana yang telah
disalurkan mencapai Rp20,29 triliun, atau sekitar 71,98 persen dari total
alokasi Dana Desa tahap I. Dana desa yang disalurkan langsung untuk memperbaiki
fasilitas dasar di desa akan membuat kegiatan pembangunan yang memanfaatkan
tenaga lokal berjalan. Ini tentu akan meningkatkan pendapatan warga desa, yang
pada gilirannya akan memperkecil kesenjangan pendapatan kaya-miskin.
3. Kesenjangan antar sektor
Tak
kalah pentingnya adalah mengurangi ketimpangan antar sektor, dimana pemerintah
fokus pada sektor pertanian, perumahan, kesehatan, dan usaha kecil.
Sektor-sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Dengan demikian
makin banyak orang memperoleh pendapatan, sehingga ketimpangan pendapatan berkurang
lantaran pembangunan tidak terpaku pada satu sektor saja
Daftar
pusaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar